BANDAR LAMPUNG — Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung kian mengkhawatirkan. Sejumlah narasumber menilai praktik tersebut telah berlangsung secara Terstruktur, Sistematis dan Masif atau TSM.
Sejumlah oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung diduga meminta setoran kepada para kepala sekolah setiap kali mengajukan perubahan belanja maupun perubahan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan nominal dugaan sebesar Rp500 ribu per pengajuan.
Berdasarkan keterangan sejumlah narasumber, pengajuan perubahan belanja dan anggaran BOS tersebut rata‑rata diajukan 4 hingga 5 kali dalam satu tahun oleh masing‑masing kepala sekolah, dan dugaan praktik ini sudah berlangsung sejak lama.
“Dengan jumlah kepala sekolah SD sebanyak 167 satuan, jika setiap pengajuan dipungut Rp500 ribu, maka sekali putaran saja nilai dugaan pungutan sudah mencapai lebih dari Rp80 juta. Apabila dalam satu tahun rata‑rata satu kepala sekolah mengajukan sebanyak tiga kali, maka total dugaan pungutan bisa menyentuh angka Rp240 juta,” ungkap salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya pada Sabtu (14/11/2026).
Narasumber tersebut juga menyampaikan, uang dugaan sebesar Rp500 ribu itu tidak hanya ditujukan bagi oknum pejabat tingkat kabid, para kepala sekolah diduga juga harus menyetorkannya hingga ke tingkat Kepala Dinas.
“Praktik pungli ini diduga sudah terjadi sejak lama, menimpa para kepala sekolah se‑Kota Bandar Lampung melalui berbagai modus, mulai dari pungutan perpisahan pengawas, hingga setoran setiap kali pengajuan perubahan anggaran dana BOS,” ujarnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berinisial EA juga diduga ikut terlibat dalam praktik tersebut. Meski kini sudah tidak menjabat sebagai Kadisdik, dirinya diduga masih mampu mengendalikan roda kerja dinas tersebut, mengingat ia adalah saudara kandung Walikota Bandar Lampung, sehingga pengaruhnya di lingkungan dinas tersebut masih sangat kuat.
“Praktik dugaan pungutan ini tentu menjadi beban berat bagi para kepala sekolah dan sangat merugikan kepentingan dunia pendidikan. Dana BOS yang seharusnya difokuskan untuk kebutuhan peserta didik justru terpotong guna memenuhi permintaan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dugaan ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat, karena dana yang seharusnya diperuntukkan bagi peserta didik diduga tersedot untuk kepentingan pihak‑pihak tertentu,” ungkapnya.
Pihaknya pun mendesak aparat pengawas dan penegak hukum untuk melakukan verifikasi serta penyelidikan secara menyeluruh. Apabila dugaan ini terbukti benar, para pelaku harus segera ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya minta aparat penegak hukum di Lampung serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera turun dan mengusut kasus ini hingga tuntas,” pungkasnya.
(Tim Media PWDPI)
